Mamuju--Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam rapat review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa, 5 Maret 2025. Rapat yang diadakan di ruang rapat kantor Inspektorat Prov Sulbar ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan BPKPD Sulbar serta perwakilan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat ini hadir Tim Pendapatan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, Kasubid Retribusi Daerah, A. Nursyahdana, AKPD Bidang Pendapatan Daerah, Syamsul Arifin, Tim Keuangan di hadiri oleh Kasubid Akuntansi Barang Milik Daerah, Sri Rezki Gani, AKPD Bidang Akuntasi Keuangan dan Pelaporan, Gaffar, serta Tim Aset Daerah oleh AKPD Bidang BMD, Syamsul Bahri dan staf lainnya.

Disampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Selain itu, review ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut.

“Rapat ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengevaluasi dan mereview seluruh laporan keuangan yang telah disusun oleh masing-masing OPD. Ini adalah langkah awal menuju penyusunan LKPD yang lebih baik dan tentunya mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” ungkap Kepala BPKPD Sulbar

Lebih lanjut, Masriadi menambahkan, seluruh Tim BPKPD Sulbar diharapkan dapat segera melengkapi dokumen yang masih kurang dan meminimalisir temuan yang bisa menghambat proses audit. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara BPKPD dengan OPD lain dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Kehadiran BPKPD Sulbar dalam rapat ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menjaga tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.